Gaungkan Revolusi Mental, Jokowi Juga Harus Jelaskan Korupsi Transjakarta

Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap menggaungkan revolusi mental apabila terpilih jadi pemimpin. Karena itu, seharusnya dia juga dapat menjelaskan soal dugaan korupsi APBD dan pengadaan bus Transjakarta saat masih menjabat gubernur DKI Jakarta.

"Jika memang dia serius dengan revolusi mental, Jokowi harus terbuka dan menjelaskan segamblang-gamblangnya kepada publik soal bus Transjakarta dan APBD," ujar pengamat politik dari Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara saat dihubungi di Jakarta, Selasa (1/7).

Menurutnya, merujuk pada wacana Jokowi, revolusi mental seharusnya dimulai dari sang pemimpin lebih dulu.

"Sekarang saatnya momentum yang tepat. Warga Jakarta khususnya dan masayarakat Indonesia menunggu karena selama ini Jokowi bungkam soal dua kasus besar itu," kata Igor.

Dia menambahkan, kini seluruh perhatian tertuju pada Jokowi. Sorotan dari masyarakat juga terutama soal ingkar janji Jokowi untuk menjadi gubernur DKI hingga selesai lima tahun.

Menurut Igor, apabila mantan wali kota Solo tersebut tetap bersikap diam, maka kejujurannya semakin dipertanyakan. Hal ini bertolak belakang dengan pencitraan yang dilakukan Jokowi selama pencapresan.

"Jika dia masih bungkam maka jangan mengeluhkan soal kampanye hitam yang menggerus elektabilitasnya. Justru sekarang terlihat sikapnya sendiri yang membuat keterpilihannya merosot dan bukan karena black campaign," jelas Igor.

Diketahui, dalam kasus korupsi pengadaan bus Transjakarta tahun 2013 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono sebagai tersangka. Dalam proyek senilai Rp 1,5 triliun tersebut turut ditetapkan tersangka lainnya yakni Direktur Pusat Teknologi dan Sistem Transportasi di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Prawoto. [rmol]