"Kami walk out ini meniru senior kami. PDIP kan, sering walk out."
Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan belum bersikap atas pengesahan Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Jumat dini hari 26 September 2014.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani meyakini Undang-undang yang baru saja disetujui melalui forum voting itu akan digugat ke Mahkamah Konstitusi.
"Saya rasa bukan kami yang akan mengajukan ke MK (Mahkamah Konstitusi). Kepala daerah akan menyatakan keberatannya. Kami bukan masalah menang atau kalah, kami konsisten," kata Puan.
Terkait sikap Partai Demokrat yang memilih walk out dari ruang Sidang Paripurna, Puan memakluminya.
Meski PDIP, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura telah menyatakan mendukung 10 opsi yang diajukan Demokrat, namun, partai besutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu memiliki hak politik.
"10 syarat itu sudah kami sepakati. Ternyata mereka sendiri yang balik badan untuk abstain," ujar dia.
Dengan disahkannya Undang-undang Pilkada tidak langsung, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP itu merasa hak pilih rakyat telah dikebiri. "Kami menyayangkan saja. Rakyat menggunakan hak pilih, tapi dikebiri," sesalnya.
Seperti diketahui, Fraksi Demokrat melakukan aksi walk out saat Sidang Paripurna pengesahan RUU Pilkada. Aksi itu dilakukan sebagai bentuk kecewaan karena 10 syarat yang Partai Demokrat ajukan tidak mutlak diakomodir dalam draf RUU Pilkada.
Anggota Fraksi Demokrat Gede Pasek mengatakan bahwa aksi walk out partainya mengikuti apa yang biasa dilakukan oleh partai senior, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
"Kami walk out ini meniru senior kami. PDIP kan, sering walk out. Biar mereka tahu, bagaimana rasanya sakit hati ditinggalkan," kata Pasek.
Pengamat politik Said Salahudiin saat diskusi di Apa Kabar Indonesia Pagi tvone, menilai aksiwalk out yang dilakukan Demokrat sudah direncanakan. Menurut Said, Partai Demokrat sengaja memainkan politik 'dua kaki' terkait RUU Pilkada ini. VIVAnews
