RUU Pilkada
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengaku puas dengan hasil sidang paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada).
Rapat yang dimulai pada Kamis (25/9/2014) pagi dan baru berakhir pada Jumat (26/9/2014) dini hari, memutuskan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD. Menurut Fadli, keputusan tersebut sangat demokratis karena sesuai sila ke-4 Pancasila dan amanat konstitusi UUD 1945.
"Artinya, keputusan yang diambil DPR sudah tepat. Ini kemenangan Demokrasi Pancasila, juga kemenangan rakyat," kata Fadli Zon melalui siaran pers, Jumat (26/9/2014) pagi.
Dengan keputusan ini, Fadli meyakini akan ada banyak perubahan mendasar yang terjadi dalam proses pilkada di Indonesia.
Masyarakat di daerah, kata dia, tak akan terpecah lagi dalam konflik. Politik uang yang selama ini terjadi, imbuh Fadli, juga bisa dihentikan.
"Tak akan ada lagi pembangunan daerah yang terbengkalai karena kepala daerahnya sibuk mengurus konflik dan korupsi untuk mengembalikan modal kampanye. Era demokrasi liberal dimana kepala daerah dapat terpilih karena faktor uang sudah berakhir," tegas Fadli.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemungutan suara dalam sidang paripurna itu mendapatkan 135 suara mendukung pilkada langsung dan 226 suara untuk pilkada lewat DPRD. Pemungutan suara ini diwarnai aksi walkout dari Fraksi Partai Demokrat, sekalipun beberapa anggota mereka tetap bertahan dan memberikan suara dalam sidang itu.
Opsi pilkada langsung dimotori oleh Fraksi PDI-P dengan dukungan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat. Adapun opsi pilkada lewat DPRD diusung oleh Koalisi Merah Putih, yaitu Gerindra, PKS, PPP, dan Golkar.
Demokrat semula berada satu kubu dengan Koalisi Merah Putih. Namun pada saat terakhir fraksi ini menyatakan mendukung pilkada langsung tetapi menyertakan 10 syarat mutlak untuk dukungannya itu.
Ketika usulan ini tak diakomodasi sebagai opsi ketiga dalam voting, Fraksi Partai Demokrat menyatakan netral dan walkout. Tribunnews
