Korupsi APBD DKI Jakarta Pada Masa Kepemimpinan Jokowi Harus Diusut...
Sudah berapa banyak kasus korupsi mulai dari solo dan jakarta yg dipiteskan oleh KPK yg menyinggung nama jokowi, sebenarnya siapa pelindung atau kekuatan besar dibalik figur jokowi ini, sehingga selalu luput dari jeratan hukum yg centeng bederang seperti kasus Bus way karatan, beberapa waktu lalu pernah kami postingkan bahwa tugas abraham samad adalah mengamankan jokowi dari puluhan skandal korupsi yg terjadi baru-baru ini, yg nilainya lumayan fantastis trilyunan rupiah padahal belum genap 2 tahun dirinya menjabat..
Sudah berapa banyak kasus korupsi mulai dari solo dan jakarta yg dipiteskan oleh KPK yg menyinggung nama jokowi, sebenarnya siapa pelindung atau kekuatan besar dibalik figur jokowi ini, sehingga selalu luput dari jeratan hukum yg centeng bederang seperti kasus Bus way karatan, beberapa waktu lalu pernah kami postingkan bahwa tugas abraham samad adalah mengamankan jokowi dari puluhan skandal korupsi yg terjadi baru-baru ini, yg nilainya lumayan fantastis trilyunan rupiah padahal belum genap 2 tahun dirinya menjabat..
http://www.spektanews.com/2014/06/tugas-samad-selamatkan-jokowi-dari.html?m=0
KEBOCORAN ATAU KORUPSI HINGGA TRILYUNAN RUPIAH ?
Yang paling parah adalah ditambah "Tiada hari Tanpa Kebohongan"...seperti program unggulan jokowi E-e yg diutarakan dalam debat part 2, yg katanya dapat menghemat anggaran Pemerintah, faktanya telah terjadi kebocoran hingga trilyunan rupiah..
http://www.beritasatu.com/megapolitan/191514-tiga-program-unggulan-pemprov-dki-rugikan-daerah-rp-25-miliar.html
http://metropolitan.inilah.com/read/detail/2111742/program-jokowi-timbulkan-kerugian-daerah-rp2524-m
http://www.petikan.com/news/1043-gila-era-jokowi-kerugian-pemprov-dki-triliunan-rupiah
Dari seluruh perdebatan soal Debat Capres kemarin, buat saya yang paling greget adalah soal penerapan e-government, e-procurement, e-budgeting, e-catalog dan e-audit yang di sampaikan Jokowi dan beliau menyampaikan sudah menerapkan semua itu di Pemda DKI.
Tujuannya memang sangat baik, tapi.... pelaksanaannya di DKI justru masih gagal, coba kita lihat hasil dari ke lima E yang sudah Jokowi lakukan :
1. e-budgeting : Anggaran Ganda pada APBD tahun 2014 mencapai 6 Triliunhttp://www.beritasatu.com/aktualitas/188404-anggaran-ganda-di-dki-capai-rp-6-triliun.html
2. e-procurment : Kasus Mark Up Pengadaan Bus Karatan Transjakarta yang menyeret kemana - mana bukti pengadaan barang masih bersifat lobi - lobi
http://www.tubasmedia.com/berita/gila-harga-bus-di-china-rp-1-m-ditulis-di-dokumen-rp-3-m/
3. e-catalog : Salah satu membengkaknya APBD DKI yang mencapai 6 triliun bahkan lebih adalah adanya item - item ganda pada APBD DKI
http://beritajakarta.com/read/2687/DKI_Kunci_Anggaran_Ganda_di_Dinas_Teknis#.U5cypIXZFDs
Di lain kasus proyek stadion BMW yg merugikan negara hingga trilyunan rupiah, TERCIUM adanya “Kongkalikong” antara JOKOWI dengan PT. AGUNG PODOMORO (Cukong Cina) terkait pemaksaan RENCANA PEMBANGUNAN Stadion TAMAN BMW jelang PILPRES 2014.
Di lain kasus proyek stadion BMW yg merugikan negara hingga trilyunan rupiah, TERCIUM adanya “Kongkalikong” antara JOKOWI dengan PT. AGUNG PODOMORO (Cukong Cina) terkait pemaksaan RENCANA PEMBANGUNAN Stadion TAMAN BMW jelang PILPRES 2014.
Proyek Stadion senilai Rp. 1,2 Trilyun dan potensi kerugian Pemprov DKI sebesar Rp. 737 Milyar.
http://muslimina.blogspot.com/2014/06/skandal-besar-jokowi-di-jakarta.html
http://www.citizenjurnalism.com/hot-topics/aroma-merugikan-keuangan-negara-menyengat-fasos-fasum-taman-bmw/
KPK yg telah menjalin hubungan "HARMONIS" dengan kubu jokowi-PDI P mustahil mengusut kasus-kasus korupsi yang menjerat dan melibatkan figur satu ini apalagi jika sampai menjadi Presiden RI, sebelum menjadi Presiden saja hampir seluruh kerangka hukum dan media-media dibeli oleh figur yg didukung oleh asing-aseng dan konglomerat hitam, nyata-nyatanya telah memperbudak rakyat indonesia seperti yg sudah-sudah yaitu labelisasi "outsourching" untuk memperkerjakan kaum papa indonesia..
Masihkah anda mengesankan figur satu ini "BERSIH DAN MERAKYAT?"
Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) mempertanyakan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi yang lambat menyelidiki temuan Badan Pemeriksa Keuangan, terkait indikasi korupsi APBD DKI Jakarta selama masa kepemimpinan Gubernur Joko Widodo.
"Korupsi itu bukan delik aduan. Jadi, ketika ada temuan seperti BPK maka KPK harus ambil tindakan. Jangan lambat," kata Ketua Fakta Azas Tigor Nainggolan di Jakarta, Sabtu malam (28/6).
Dia menjelaskan, hasil audit BPK bisa disebut sebagai informasi awal untuk mulai melakukan penyelidikan oleh KPK. Jika
mencukupi maka selanjutnya bisa diteruskan hingga penyidikan.
"Mengapa KPK cepat bertindak untuk kasus di Riau, Kalimantan Tengah, Banten, Jabar sampai Papua. Tetapi, untuk yang di depan mata seperti DKI Jakarta malah kurang responsif," ungkap Tigor.
Selain itu, dia juga mendesak agar lembaga anti rasuah tidak terpengaruh dengan tokoh-tokoh yang mungkin tersangkut kasus ini. "Prinsip tidak pandang bulu harus konsisten dipegang KPK," demikian Tigor.
Diketahui, temuan BPK mengerucut pada indikasi korupsi senilai Rp 1,54 triliun. Pos-pos kebocoran juga tersebar di berbagai dinas Pemprov DKI Jakarta.
Sumber: rmol
