Sodara... Sodara...
Jakarta - Jokowi kian melaju
dengan kebijakan "cepat saji" di jalur kekuasaan yang culas dan
ilegal. Tak peduli melanggar aturan dan mencederai nurani rakyat, pokoknya
tancap gas, demi menjalankan agenda akal-akalan melalui moto: kerja, kerja dan
kerja.
Hasilnya belum sampai
satu bulan dilantik sebagai Presiden, Jokowi menciptakan kebohongan berupa
proyek abal-abal, yakni: tiga Kartu Sakti (Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu
Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar), yang dilakukan tidak melalui
persetujuan DPR. Dan celaknya pengadaaan kartu-kartu instan itu dibuat tanpa
tender serta penjelasan atas sumber keuangan secara transparan.
Selanjutnya publik
dikagetkan dengan tindakan nekat Jokowi melambungkan harga BBM pada saat harga
minyak dunia sedang merosot tajam dan tanpa persetujuan DPR. Akibat kebijakan
busuk tersebut, rakyat dan mahasiswa terpaksa turun ke jalan mendesak Jokowi
dilengserkan.
Di tengah situasi
krusial, Jokowi mempersembahkan politik balas jasa untuk melantik Ahok sebagai
Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara. Sebuah keputusan politik yang sangat
tergesa-gesa, beraroma kolusi dan akan menuai perlawanan serius dari mayoritas
anggota DPRD DKI.
Luar biasa, Jokowi telah
melakukan serangkaian kebijakan "cepat saji" dengan menafikan aturan,
etika bernegara serta aspirasi yang berkembang di masyarakat. Jokowi telah
bertindak semena-mena dan hendak menunjukan bahwa dirinya bebas bertindak semaunya.
Pantas jika pakar hukum,
Yusril Ihza Mahendera menyindir: "Pak Jokowi mengelolah negara tidak sama
dengan mengurus warung." Dan benar kata Jusuf Kalla, "negara akan
hancur bila Jokowi jadi residen..."
Publik menanti sikap DPR
RI untuk bertindak tegas terhadap tiga kebijakan ilegal yang dilakukan oleh
Jokowi. Beranikah DPR melengserkan Jokowi...?
Salam
Faizal Assegaf
Ketua Progres 98
Ketua Progres 98
