Dia mengemukakan bahwa aksi protes terkait kenaikan harga BBM
bersubsidi merupakan suatu reaksi biasa dari pengambilan sebuah kebijakan yang
telah diputuskan oleh pemerintah.
"Itu biasa.. reaksi sebuah keputusan,"
kata Presiden ketika ditanya wartawan setelah menerima kunjungan Presiden Dewan
Uni Eropa Herman von Rompuy di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.
Menurut Jokowi, setelah semuanya telah mengetahui
manfaat dari kebijakan tersebut, maka diyakini berbagai kalangan masyarakat
juga dapat memaklumi.
Presiden juga mengakui bahwa kebijakan tersebut
merupakan sebuah keputusan yang sulit yang harus diambil oleh jajaran
pemerintahannya.
"Ini keputusan sulit tapi harus
dilakukan," kata Jokowi yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur DKI
Jakarta dan Wali Kota Solo itu.
Presiden kembali menerangkan bahwa kebijakan itu
diperlukan untuk mengalihkan subsidi dari hal yang konsumtif ke hal yang
produktif.
Jokowi juga mengemukakan bahwa efek dari pengalihan
subsidi tersebut baru akan kelihatan tahun depan.
"Kami ingin manfaat APBN itu benar-benar
kelihatan dan kita tidak ingin boros," katanya.
Sebagaimana diwartakan, pengalihan subsidi BBM
dilakukan pemerintah agar dapat menambah jumlah alokasi anggaran belanja yang
lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.
"Keputusan pengalihan subsidi BBM ke sektor
produktif untuk menghasilkan anggaran belanja yang lebih bermanfaat bagi
masyarakat Indonesia secara keseluruhan," kata Joko Widodo dalam
konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/11) malam.
Presiden Jokowi mengingatkan, selama ini negara
membutuhkan dana seperti untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun,
lanjutnya, anggaran itu kerap tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi
BBM.
Presiden menyatakan, untuk rakyat kurang mampu akan
disediakan perlindungan sosial berupa paket Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu
Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar.
"Ini untuk menjaga daya beli masyarakat dan
memulai usaha-usaha ekonomi produktif," katanya.
