 |
| Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri |
Dia menilai kenaikan harga BBM hanya menyulitkan masyarakat menengah ke bawah. Seharusnya pemerintah melihat kesulitan rakyat.
Maka dari itu, PDIP mengajak seluruh lapisan masyarakat agar menolak rencana kenaikan harga BBM.
Bagaimana kalau sekarang, Bu Mega?
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memiliki sejarah panjang menolak kenaikan harga BBM. Pada tahun 2013, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengintruksikan kepada seluruh kadernya untuk memasang spanduk atau baliho yang berisi penolakan terhadap rencana pemerintah SBY menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
“Ini merupakan intruksi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarno Putri, agar seluruh kader mulai dari tingkat ranting hingga pusat dan calon legislatif memasang spanduk atau baliho menolak kenaikan harga BBM,” kata Ribka, saat itu.
Menurutnya, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM tidak tepat. Dampak kenaikan harga akan dirasakan oleh masyarakat golongan menengah ke bawah. Selain itu, katanya. kebijakan mengganti subsidi dengan bantuan langsung sementara masyarakat atau BLSM syarat dengan muatan politik menjelang Pemilihan Legislatif 2014.
Ia mengatakan, seharusnya pemerintah melihat kesulitan rakyat. Apalagi kenaikan harga BBM ditetapkan menjelang Ramadhan dan di saat yang bersamaan dengan kenaikan jenjang pendidikan.
“Kami pun akan berjuang di legislatif. Namun jika gagal, maka kami akan melakukan aksi bersama rakyat bukan lagi menolak tetapi menggagalkan kenaikan harga BBM dengan jumlah massa yang tidak akan terhitung jumlahnya,” kata Ribka, yang juga Ketua Komisi IX DPR.
Ribka menambahkan, alasan pemerintah menaikkan harga BBM tidak akan menjadi solusi untuk mengantisipasi membengkaknya subsidi untuk masyarakat. Menurutnya, BLSM yang akan disalurkan sebagai kompensasi dari kenaikan harga BBM, dananya pun bukan dari pemotongan subsidi BBM tersebut. Akan tetapi, berasal dari dana pinjaman luar negeri.
“Maka dari itu, kami pun berharap pemerintah mengerti dan mengajak seluruh lapisan masyarakat agar menolak rencana kenaikan harga BBM ini,” kata Ribka.
Namun pada tahun 2014, situasinya berubah, setelah Jokowi memenangi pemilu Presiden. Jokowi justru mendesak SBY untuk segera menaikkan harga BBM. Hingga akhirnya, Senin malam (17/11), Jokowi resmi mengumunkan kenaikan harga BBM.Harga premium semula Rp. 6500/liter naik menjadi Rp 8.500/ liter.
“Harga BBM baru yang akan berlaku pukul 00.00 WIB terhitung sejak tanggal 11 November 2014,” ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/11/2014).
Jokowi Naikkan BBM, Siswa Kesulitan
Langkah Jokowi ini menuai kecaman dari masyarakat. Publik menilai kebijakan menaikkan harga BBM hanya menyusahkan rakyat kecil.
Kenaikan tersebut juga terasa kepada anak sekolah atau mahasiswa yang harus bepergian dengan angkutan umum.
Sebut saja, di daerah Plered Purwakarta. Seorang siswa Madrasah Aliyah mengeluhkan dampak kenaikan harga BBM tersebut. Awalnya, ia hanya membayar angkot seharga Rp 2.000, tetapi hari ini ia mesti membayar Rp 4.000.
“Yang baru terasa dampaknya hanya ongkos saja, harga jajanan belum naik. Mungkin besok sudah mulai naik,” tutur Popi, salah satu siswi kepada Islampos. [rn/Islampos]
