Semoga tidak hanya sekedar janji, namun terealisasi, ya Pak...
TARAKAN - Presiden Jokowi menyebutkan kunci
kesuksesan pembangunan perbatasan bukan semata-mata terletak pada potensi sumber daya alam (SDA), tapi juga pada
ketepatan kebijakan publik oleh pemerintah Pusat.
“Kalau ada kebijakan publik
yang baik dan tepat Kaltara itu maju, bukan karena SDA. Kebijakan publik itu
apa, artinya mendesain provinsinya untuk menjadi apa, mendesain kabupaten dan
kotanya untuk menjadi apa. Desainnya dulu jelas. Perencanaan dulu jelas, visi
ke depan juga jelas. Dan kebijakan publiknya mendukung untuk mencapai itu
(percepatan pembangunan),” sebut Presiden Jokowi saat berkesempatan
diwawancarai di VIP Room Bandara Juwata
Tarakan sesaat setelah mendarat dari kunjungan
di perbatasan, Nunukan, (16/12)
sekitar pukul 15.45 wita.
Jokowi berjanji bakal mulai
menggarap perbatasan tahun depan. Langkahnya, memangkas kewenangan kementerian
yang mengurusi perbatasan. Jika sejauh ini perbatasan diurusi 27 kementerian,
Jokowi bakal memfokuskan hanya tiga kementerian yang mengurusi pembangunan
perbatasan. Diperkirakan kementerian tersebut yakni Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian
Perhubungan, dan Bappenas.
“Kelemahan kita selama ini,
perbatasan itu diserahkan kepada 27 kementerian. Anggarannya 16 triliun
tersebar. Ini tidak fokus. Ke depan kita fokus saja, mungkin dua atau tiga
kementerian fokus urusi itu (perbatasan), baik fisinya maupun masyarakatnya. 16
triliun itu bukan uang sedikit,” jelasnya.
Setibanya di Jakarta, Jokowi berjanji bakal segera
menindaklanjuti pertanggungjawaban anggaran Rp 16 triliun tersebut. Sebab kata
Jokowi, pembangunan perbatasan hasil pantauannya dapat dikatakan tidak
berbekas. “Ini pulang mau kita tindaklajuti lagi. Siapa yang bertanggungjawab
terhadap anggaran sebesar itu. Kalau (kementerian) sini ada, sini ada, ya
baunya ada ngga kelihatan,” ujarnya.
Berdasarkan hasil
kunjungannya ke perbatasan, Jokowi juga berjanji bakal memprioritaskan
pembangunan infrastruktur di perbatasan. Menurutnya, jika infrastruktur
perbatasan telah maju, hal ini juga akan menunjang kesejahteraan masyarakat
perbatasan.
“Kita tidak berbicara
penambahan anggaran, tetapi sekali lagi kebijakan publik yang baik dan tepat,
yang di dalamnya kebijakan pengunaan anggaran (bagi perbatasan) yang tepat,”
ucapnya. (tribunnews)
