Senayan - Sejarah mencatat ada banyak aksi lucu Jokowi, baik sebelum jadi presiden
mau setelah dilantik. Kali ini, seorang pengamat ikut memberikan
penilaian akan hal tersebut. Seperti apa penilaiannya yang mengatakan
Jokowi lucu? Berikut informasinya.
Seperti dilansir laman Rmol, Senin (10/11/2014), bahwa Presiden Jokowi dinilai lucu saat mempertanyakan ke DPR yang mana dia harus berhadapan, termasuk meminta persetujuan untuk menjalankan program Kartu Indonesia Sehat (KIH), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Seperti diketahui, Parlemen saat ini terbelah kepada dua kubu. Kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). KIH pendukung pemerintah membentuk DPR tandingan karena merasa keinginannya tidak diakomodir KMP.
Koordinator Presidium Forum Mahasiswa Aktivis Pemerhati Hukum dan Demokrasi Indonesia (Formakpi) Andi Awal Mangantarang mengatakan, saat Jokowi bingung mau ‘menghadap’ ke DPR mana, berarti Jokowi sudah tidak paham dengan peraturan.
Pasalnya, DPR yang dipimpin Setya Novanto Cs adalah DPR yang sah. Mereka
sudah diakui konstitusi dengan menjalankan UU MD3 dan tata tertib
dewan.
“Jokowi ini lucu. Jokowi tidak tahu atau tidak mau tahu aturan,” ujar Andi dalam keterangannya, Senin (10/11).
Ia pun menduga Jokowi juga berarti secara tidak langsung melegitimasi DPR tandingan yang dimotori PDI-P. Padahal secara konstitusi, DPR tandingan versih KIH ini tidak sah.
“Inikah kabinet profesional yang digemborkan-gemborkan? Mengerti aturan bernegara saja tidak paham, apalagi mau urus rakyat Indonesia? Rakyat sebenarnya tidak butuh film drama ‘pencitraan ala blusukan’, tapi yang rakyat mau solusi nyata? Tapi mana ada solusi kalau menabrak aturan. Makanya ini hanya lucu-lucuan,” tandas Andi. (muslimina)
“Jokowi ini lucu. Jokowi tidak tahu atau tidak mau tahu aturan,” ujar Andi dalam keterangannya, Senin (10/11).
Ia pun menduga Jokowi juga berarti secara tidak langsung melegitimasi DPR tandingan yang dimotori PDI-P. Padahal secara konstitusi, DPR tandingan versih KIH ini tidak sah.
“Inikah kabinet profesional yang digemborkan-gemborkan? Mengerti aturan bernegara saja tidak paham, apalagi mau urus rakyat Indonesia? Rakyat sebenarnya tidak butuh film drama ‘pencitraan ala blusukan’, tapi yang rakyat mau solusi nyata? Tapi mana ada solusi kalau menabrak aturan. Makanya ini hanya lucu-lucuan,” tandas Andi. (muslimina)
