Jakarta - Kecewa dengan kepemimpinan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai Ketua Umum PKB, ratusan Ulama senior NU di Jawa Timur menyatakan akan menolak keras rencana memilih kembali Cak Imin sebagai Ketua Umum pada Muktamar PKB yang akan berlangsung 31 Agustus mendatang.
Para Ulama yang terdiri dari dewan Syura PKB dan dewan Syuriah NU tersebut menilai bahwa saat ini PKB telah jauh melenceng dari nilai-nilai aspirasi perjuangan bangsa karena saat ini telah dimanfaatkan oleh orang-orang yang haus kekuasaan dan ingin memperkaya diri sendiri.
"Gus Dur dan para ulama NU mendirikan PKB sebagai alat perjuangan untuk rakyat, negara dan bangsa. Bukan tempat cari makan atau memperkaya diri pengurusnya sendiri," ujar Ketua Syuriah PWNU Jatim KH Miftahul Ahyar, di hadapan ratusan Kyai senior NU di PP Buduran, Sidoarjo, Jumat (22/8).
Untuk itu, pada Muktamar PKB 31 Agustus nanti para Kyai NU menuntut untuk mengembalikan partai kepada Kyai dan hanya memilih sejumlah anggota Dewan Syura DPP PKB, sementara Ketua Umum Tanfidz ditunjuk oleh sejumlah Dewan Syura Terpilih.
Pertemuan penting ratusan Kyai tersebut nampak dihadiri oleh Ketua Syuriah PWNU Jatim KH Miftahul Ahyar dan Ketua Dewan Syura DPW PKB Jatim Gus Salam, dan dihadiri oleh Ketua Dewan Syura DPP PKB KH Azis Mansur, dan sejumlah kiai kharismatik lainnya.
Para Kyai menilai kebijakan-kebijakan Muhaimin Iskandar sebagai Ketum PKB tidak lagi sealur dengan tujuan awal pendirian PKB, yakni untuk kepentingan agama, bangsa, dan negara. Kebijakan Cak Imin untuk merapat ke kubu Joko-Kalla dinilai para kyai sebagai pengkhianatan terhadap cita-cita Gus Dur, para Kyai, dan para pendiri PKB lainnya.
"Gus Dur saja dikhianati apalagi orang lain seperti kami ini," ujar sejumlah Kyai yang hadir.
Karena itulah beberapa kiai memandang perlu evaluasi menyeluruh, apakah PKB masih efektif sebagai alat perjuangan NU ataukah tidak.
"Kalau posisi Dewan Syura tidak diperkuat dan tidak bisa mengontrol PKB, Kyai-Kyai tidak percaya lagi dan telah bersepakat akan mengevaluasi dukungan politiknya terhadap PKB," tegas KH Miftahul Ahyar.
( spektanews )
