Jakarta - Di tengah hiruk pikuk pagelaran Car Free Day (CFD) atau hari bebas kendaraan di Bundaran HI, Jakarta, sejumlah orang dari komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender/Seksual, dan Interseks Lesbian (LGBTI) menggelar aksi damai. Mereka memperingati International Day Againts Homophobia dan Transphobia (Idahot) di kawasan Bundaran HI, Minggu (17/5/2015).
Mereka datang membentang poster berikut spanduk warna putih untuk digunakan sebagai dukungan menolak diskriminasi. Dukungan disertakan dengan tanda tangan masyarakat.
Koordinator aksi Rian Qorbari mengatakan, aksi itu dilakukan sebagai bentuk selebrasi bagi kelompok marginal LGBTI di seluruh dunia dalam menolak segala bentuk Stigma dan diskriminasi terhadap komunitas itu.
Menurut dia, diskriminasi terhadap kaum lesbian dan homoseksual masih terus terjadi khususnya di Jakarta. Sejumlah peraturan daerah (Perda) dan Undang-undang dianggap Rian malah merugikan kaum minoritas tersebut.
"Jadi Perda diskriminasi banyak di daerah termasuk Undang-undang ponrografi yang masukan lesbi dan homo dalam kategori tidak normal," kata Rian.
Selain itu, sambung Rian, berdasarkan penelitian pada tahun 2013 lalu sebanyak 80,93 persen kaum LGBTI di Indonesia mengalami kekerasan. Dengan adanya hal itu, ia merasa perlu adanya dukungan dan menghapus diskriminasi terhadap kaum LGBTI.
"Karena belakangan ini marak kekerasan dan Perda diskriminasi. Kami rasa perlu menggalang dukungan," ucap dia.
Meski saat ini kaum LGBTI masih terus ditentang, tetapi pihaknya tetap meminta kepada pemerintah untuk mengakui keberadaan kaum LGBTI. Sehingga diharapkan tidak terjadi kekerasan dan diskriminasi.
"Sebenarnya goal kami imbauan kepada negara untuk mengakui secara resmi bahwa orang-orang seperti ini diakui sebagai warga indonesia. Menghentikan tindak diskrimansi dalam bentuk apapun. Baik yang dilakukan aparat negara maupun masyarakat umum terutama ormas," tukas Rian. (Mut)
Btw, si Oneng Oon Rieke Dyah Pitaloka ikutan gabung gak, ya, kayak si Serina yg mendukung???? Dulu juga si Oneng Oon demo menolak UU pornografi.