Jakarta - Ekonom senior Rizal Ramli menilai rencana Wapres Jusuf Kala menaikkan harga LPG 3 kg adalah bentuk sikapnya yang hanya mempertimbangkan kepentingan bisnis, tidak peduli kepada nasib rakyat kecil.
“Jika Presiden Jokowi setuju dengan kenaikan harga LPG 3 kg tsb. dia tidak telah terperangkap dgn pola pikir JK. Hanya pertimbangan bisnis finansial, lupa dengan tanggung jawab terhadap rakyat kecil. Kok tega-teganya,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, kemarin.
 |
| Ekonom senior Rizal Ramli - Media |
Menurut dia, rencana menaikkan harga elpiji 3 kg di tengah tren menurunnya harga minyak dan gas dunia menunjukkan bahwa tim ekonomi Jokowi "males mikir", padahal banyak solusi-solusi alternatif. Semestinya, lanjut Rizal Ramli, tim ekonomi bisa lebih cerdas untuk menyiasati masalah APBN.
“Kebijakan Jokowi itu akan menyusahkan kelas menengah ke bawah. Kok lagi-lagi yang dihajar rakyat menengah-bawah. Proram beras untuk rakyat miskin dihapuskan, harga LPG 3 kg dinaikkan, kereta api kelas ekonomi, listrik 1300 Watt juga semua dinaikkan,” tukas Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu.
Mencermati berbagai kebijakan Jokowi-JK yang belakangan justru sering merugikan rakyat kecil, Rizal Ramli menilai hal itu merupakan bukti berkuasanya mazhab neoliberal dalam pemerintahan. Pemilihan nama “Kabinet Kerja” adalah bukti bahwa ternyata nilai-nilai Trisakti yang digembar-gemborkan selama kampanye hanya lipstik kampanye.
“Kabinet Kerja, kerja untuk siapa? Kalau sekadar kerja, semua juga kerja. Bahkan ketika zaman Tanam Paksa, Belanda semakin kaya, rakyat makin miskin. Demikin juga zaman penjajahan Jepang, rakyat juga dipaksa kerja. Tapi hasilnya buat siapa? Sama sekali bukan untuk rakyat.” ungkapnya.
“Kebijakan Jokowi itu akan menyusahkan kelas menengah ke bawah. Kok lagi-lagi yang dihajar rakyat menengah-bawah. Proram beras untuk rakyat miskin dihapuskan, harga LPG 3 kg dinaikkan, kereta api kelas ekonomi, listrik 1300 Watt juga semua dinaikkan,” tukas Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu.
Mencermati berbagai kebijakan Jokowi-JK yang belakangan justru sering merugikan rakyat kecil, Rizal Ramli menilai hal itu merupakan bukti berkuasanya mazhab neoliberal dalam pemerintahan. Pemilihan nama “Kabinet Kerja” adalah bukti bahwa ternyata nilai-nilai Trisakti yang digembar-gemborkan selama kampanye hanya lipstik kampanye.
“Kabinet Kerja, kerja untuk siapa? Kalau sekadar kerja, semua juga kerja. Bahkan ketika zaman Tanam Paksa, Belanda semakin kaya, rakyat makin miskin. Demikin juga zaman penjajahan Jepang, rakyat juga dipaksa kerja. Tapi hasilnya buat siapa? Sama sekali bukan untuk rakyat.” ungkapnya.
red: abu faza/SI Online
