Anda tahu? Dulu, Jokowi pernah mengatakan tidak butuh DPR, hanya butuh rakyat. Kemudian pernah juga menyatakan akan membangun koalisi atau kabinet yang ramping. Apa Jokowi tidak tahu bahwa ucapan juga doa? Atas dasar itu, maka melihat sekarang ini yang terjadi, dimana Parlemen (DPR/MPR) di kuasai Koalisi Merah Putih (KMP) tentu wajar adanya. Bukankah semua itu doa dan kemauan Jokowi sendiri?
Hal itu ditegaskan oleh Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo dan semoga Jokowi bisa sadar dan memahami. Lalu memberikan penyadaran kepada pendukungnya agar jangan paranoid dan kebingunan yang berlebihan.
Presiden terpilih Joko Widodo beserta para pendukungnya diminta tak panik dan meratapi dominasi Koalisi Merah Putih di parlemen. Pasalnya, hal ini sudah sesuai dengan keinginan Jokowi yang mendambakan koalisi ramping.
Bambang Soesatyo berpendapat, publik masih ingat betul dengan pernyataan Jokowi yang menginginkan koalisi ramping dan menghindari koalisi gemuk. Artinya, kata Bambang, Jokowi memang memilih sebagian besar parpol berseberangan dengan pihaknya.
“Fakta ini harus diterima sebagai konsekuensi logis dari pilihan Jokowi itu. Ketika pilihan itu teraktualisasikan oleh dominasi KMP di DPR dan MPR, Jokowi dan para pendukugnya semestinya tidak meradang,” tegas Bambang kepada Okezone, Minggu (12/10/2014).
Wakil Bendahara Partai Golkar ini mengaku bingung mengapa dominasi KMP di parlemen justru kerap dikecam para pendukung Jokowi. Terlebih, Bambang menyesalkan pandangan seolah-olah KMP hendak menjegal segala program Jokowi saat memimpin negara nanti.
“Bahkan lebih konyol lagi, KMP dicurigai punya agenda memakzulkan Jokowi. Kecurigaan itu bukan hanya berlebihan, tetapi sudah menjadi angan-angan yang sama sekali tidak relevan,” tandas anggota dewan yang kerap vokal dengan kasus bailout Bank Century ini.
Menurut Bambang, pelantikan Jokowi saja belum terlaksana, namun sudah banyak pihak yang menyuarakan kecurigaan tentang pemakzulan. Bambang menilai, seakan-akan para pendukung Jokowi sudah bisa menebak tindakan inkonstitusional yang akan dilakukan Jokowi.
“Kecenderungan ini tentu saja amat menggelikan. Mereka lupa bahwa kewajiban bagi pemerintah dan DPR untuk menjalin komunikasi akan meminimalisir potensi kesalahan yang mungkin saja bisa dilakukan Presiden,” pungkasnya. (silontong)
