JAKARTA - Dalam urusan menteri dan penyusunan kabinet, Jokowi mengatakan, itu adalah hak prerogatif presiden. Ia memastikan tidak akan ada intervensi dari mana pun.
Menurut Jokowi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak dapat mengintervensi terkait pemilihan menteri itu.
“Saya sampaikan, menteri itu hak prerogatif presiden. Itu konstitusi. Nanti dengan semua partai, kami bicara,” kata Jokowi, Minggu (28/09/2014)).
Jokowi mengaku, hingga saat ini belum ada partai politik yang mengusung Jokowi-JK menyetorkan nama menteri yang akan masuk ke dalam kabinet. Dengan belum adanya nama-nama tersebut, proses seleksi menteri tidak dapat dilakukan.
Namun pernyataan Jokowi itu kontras dengan pernyataan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Puan Maharani mengatakan, menteri yang ditunjuk Jokowi haruslah mendapat persetujuan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
“Ya, harus seizin Bu Mega. Tidak boleh kalau tidak mendapat restu,” tegas Puan, beberapa waktu lalu.
Puan juga mengatakan, sangat mustahil bagi Jokowi untuk memutuskan siapa saja yang menjadi menteri tanpa memberitahu dan mendapatkan restu terlebih dulu dari Megawati.
“Pak Jokowi itu kan datang dari PDIP. Tidak mungkin melewati Bu Mega begitu saja,” ujarnya.
Sumber: jurnal3
