Pemerintah
dan DPR sepakat menetapkan defisit dalam APBNP 2015 sebesar Rp 222,5 triliun
atau sekitar 1,90 persen terhadap PDB. Untuk menutup defisit anggaran tahun
ini, pemerintahan Jokowi-JK masih mengandalkan pinjaman atau utang.
Kondisi ini bertolak belakang dengan janji Jokowi-JK di masa
kampanye pemilihan presiden tahun lalu, di mana pasangan ini berjanji menyetop
utang luar negeri. Namun kenyataannya, tahun ini
pemerintah mencari utang Rp 280,9 triliun.
Wakil Ketua I Banggar
DPR Said Abdullah menuturkan, utang asing maupun dalam negeri masih menjadi
instrumen utama pembiayaan anggaran pemerintahan kabinet kerja Jokowi-JK.
Pinjaman luar negeri (bruto) tahun ini Rp 48 triliun. Terdiri dari pinjaman
program sebesar Rp 7 triliun, pinjaman proyek Rp 41 triliun. Tahun ini juga
pemerintah membayar cicilan utang luar negeri sebesar Rp 64 triliun dan
penerusan pinjaman ke BUMN atau pemda Rp 4,4 triliun.
"Untuk pinjaman
proyek pemerintah pusat Rp 36 triliun dan pinjaman kementerian negara/lembaga
sebesar Rp 33 triliun," kata Said di Jakarta, Jumat (13/2).
Dari pinjaman proyek kepada kementerian
negara/lembaga, Kementerian Pertahanan mendapat paling banyak. Kementerian yang
dipimpin Ryamizar Ryacudu kecipratan anggaran dari utang sebesar Rp 13 triliun.
Selain dari luar
negeri, pemerintahan Jokowi-JK juga mencari utang dalam negeri yang tahun ini
ditetapkan hanya sebesar Rp 2 triliun. Tahun ini juga pemerintah membayar
cicilan utang dalam negeri sebesar Rp 309,4 miliar.(merdeka/14/2/15)
