JAKARTA - Meski telah menjadi bagian
dari struktur pemerintahan SBY-Boediono, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak
mendukung kebijakan pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
Gubernur yang biasa disapa Jokowi itu lebih setuju apabila bantuan diberikan
dalam bentuk program usaha kecil.
"Kalau bisa bantuan itu diberikan buat usaha-usaha produktif, usaha-usaha kecil, usaha-usaha rumah tangga yang produktif, itu lebih baik," ujar Jokowi kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/6).
Jokowi mengungkapkan, dirinya tidak pernah setuju dengan
segala jenis program bantuan berupa uang tunai. Ia mengaku juga tidak mendukung
ketika pemerintahan sebelumnya menerapkan kebijakan Bantuan Langsung Tunai
(BLT).
Kader PDIP itu menilai pemerintah seharusnya membantu dengan
program yang dapat mendorong tingkat produktifitas masyarat. Dengan
meningkatnya produktifitas maka efek inflasi akan teredam dengan sendirinya.
"Tidak diberikan dalam bentuk BLSM seperti ini. Memberikan cash sehingga memberikan pendidikan yang tidak baik untuk masyarakat," ujar mantan Wali Kota Surakarta ini.
Pemberian BLSM dengan nilai perkiraan Rp150 ribu per bulan
dalam rangka mengurangi dampak kenaikan harga BBM bersubsidi bagi masyarakat
miskin. Rencananya, kenaikan harga BBM akan diberlakukan mulai bulan Juni ini.
Saat disinggung soal kenaikan harga BBM, Jokowi enggan berkomentar.
MB:
Apa yang di katakan mantan Gubernur Jakarta itu memang benar. Kesimpulan nya adalah lebih baik memberi kailnya.
Lalu apa yang terjadi saat ini? Di pemerintahannya kini berserakan berbagai macam KARTU untuk rakyat. Bagi-bagi duit !!! Mengapa tidak konsisten dengan pendiriannya dahulu selagi menjabat GUbernur DKI? Ah Munafik.
Jokowi tidak setuju BLSM.
Kalau dia yang memberi, dia setuju. hahahahaha......
Beginikah anda sebenarnya tuan presiden?
