JAKARTA - Ekonom dan mantan ketua DPP PDIP Kwik Kian Gie mengatakan sampai pertengahan September penyerapan anggaran Pemda DKI untuk APBD 2014 baru mencapai 30% dari total anggaran yang mencapai Rp 72,9 Triliun.
Lebih lanjut, Kwik yang mendasarkan informasinya dari harian SP tanggal 17 September 2014 menambahkan dari 30% anggaran yang terserap senilai Rp 21,87 triliun tersebut 29,96% (Rp 21,84 triliun) habis untuk gaji pegawai, alat tulis kantor (ATK) dan telepon, air, listrik (TALI), sedangkan yang terserap untuk pembangunan infrastruktur hanya sebesar 0,04% (Rp 0,03 triliun).
Dengan data demikian bisa dibilang pembangunan infrastruktur di DKI mandeg. Atau boleh juga dikatakan Jokowi Ahok yang banyak dicitrakan media beraliran kapitalis dan komunis sebagai gubernur dan wakil gubernur yang hebat ternyata tidak bisa kerja. Tidak heran jika angka pertumbuhan ekonomi di DKI pada triwulan I 2014 hanya naik 0,32% dibandingkan triwulan IV 2013.
Bandingkan dengan Jawa Barat misalnya, hingga Juli serapan dana APBD sudah mencapai 46% dari total nilai APBD yang mencapai Rp 27 triliun. Dari total anggaran yang terserap itu hampir 10% digunakan untuk pembangunan infrastruktur sedangkan sisanya yang 36% untuk gaji pegawai, ATK dan TALI. Angka pertumbuhan ekonomi triwulan I 2014 pun melejit 2,38% dibandingkan triwulan IV 2013. Secara year on year (yoy) pertumbuhan ekonomi Jawa Barat triwulan I 2014 sebesar 5,49%, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional sebesar 5,21%.
Sebagai informasi, untuk tahun anggaran 2013 Jawa Barat meraih predikat terbaik kedua untuk penyerapan anggaran dengan serapan mencapai 93%. Posisi pertama Kalimantan Timur dengan 95% dan Jawa Timur di posisi ketiga dengan 91,6%, sedangkan DKI Jakarta hanya mampu membukukan 84,5% itupun masih harus dipertanyakan karena hingga akhir nopember penyerapan baru mencapai 55% (dalam satu bulan ada tambahan penyerapan anggaran sebesar 30%).
Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kota Surabaya, Kota Bandung serta berbagai daerah di Indonesia membukukan penyerapan anggaran rata-rata di atas 50% sampai dengan September 2014. Tentu menjadi pertanyaan besar ketika propinsi yang dipimpin oleh gubernur yang sekarang terpilih sebagai presiden ke -7 Republik Indonesia justru serapan anggaran APBD nya paling rendah, sementara serapan APBD adalah salah satu indikator produktivitas kinerja seorang kepala daerah. [abuazzam/voa-islam.com]
