Jakarta - Saat kampanye Pilpres 2014 lalu, Capres Joko Widodo dan partai-partai politik pengusungnya mempopulerkan jargon ‘Koalisi Tanpa Syarat’. Sebuah koalisi tanpa janji jatah kursi Menteri dan tanpa syarat apapun. Jargon ini sebenarnya digunakan untuk menghantam kubu ‘Koalisi Merah Putih’ yang kala itu secara terbuka akan memberikan jatah menteri istimewa bagi Aburizal Bakrie dan sejumlah petinggi parpol pendukung lainnya.
Namun jargon kampanye ‘Koalisi Tanpa Syarat’ Joko ternyata di ingkari. Joko rupanya telah mempersiapkan 16 jatah kursi menteri di kabinet bagi partai-partai pengusungnya. Yang mengejutkan, PDIP pun kini berbalik membongkar trik jargon kampanye Koalisi Tanpa Syaratnya, bahkan mengakui bahwa jargon tersebut hanya akal-akalan Joko untuk meraih dukungan dan simpati pemilih.
Hal itu ditegaskan oleh Ketua DPP PDIP, Eva Sundari yang mengatakan, bagi-bagi jatah kursi menteri bagi partai-partai pengusung Joko-Kalla merupakan wujud dari sikap yang adil.
"Kasus Joko-Kalla kan koalisi dibentuk tanpa syarat, kalo sekarang ada jatah kursi dasarnya adalah asas keadilan. Wong nyapres pakai tiket parpol, cari suara juga pakai struktur parpol di segmen pemilih. Ada penghargaan atas kerja dan keringat partai politik pengusung,” katanya melalui SMS, Jumat (19/9).
Anehnya, Eva justru heran jika ada jargon ‘Koalisi Tanpa Syarat’, karena yang demikian itu merupakan sikap tak menghargai keringat parpol pemegang saham yang telah membantu pemenangan Joko-Kalla pada Pilpres lalu.
“Aneh kalau parpol-parpol yang pegang saham tidak ada jatah menteri, sedang kalangan profesional yang tidak ikut tarung justru menguasai panggung (politik)," pungkasnya. [Spektanews]
