Menjadi Partai Oposisi saja juara Korupsi, Apalagi Mengurus Pemerintahan
Tapi, anehnya Media seakan membisu dan Hukumpun diam
Jakarta - Apa jadinya masa depan bangsa Indonesia jika pemerintahannya di dukung dengan partai yang di klaim sebagai juara korupsi? Publik pun tahu, bahwa PDIP adalah partai yang memiliki banyak kader terjerat kasus korupsi.
Mengacu kepada berita Metro TV (Kamis 13/3/2014) merilis kasus korupsi yg menimpa partai politik. Dari 9 Parpol yg sekarang ada di DPR RI, PKS adalah partai yang lebih bersih, sedang PDIP menjadi JUARA PARPOL TERKORUP. Namun anehnya, seperti diberitakan metro TV ini, parpol yg kadernya banyak terjerat kasus korupsi malah banyak dipilih dalam survei-survei, dilansir laman Nahimunkar, 18 Maret 2014.
Berikut Ranking Korupsi Parpol yg dirilis Metro TV:
1. PDIP : 84 Kasus wow !!
2. Golkar : 60 Kasus
3. PAN : 36 Kasus
4. Demokrat : 30 Kasus
5. PPP : 13 Kasus
6. PKB. : 12 Kasus
7. Hanura : 6 Kasus
8. Gerindra : 3 Kasus
9. PKS : 2 Kasus
Data tentang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai partai juara korupsi dengan mudah di temukan pada mesin pencari google. Dengan mengetik kata kunci: “PDIP Juara Korupsi”, maka informasi yang kita butuhkan segera ditemukan.
Apakah mungkin jumlah orang yang melakukan korupsi dari kader PDIP bisa berkurang? Mari kita lihat apa yang terjadi dengan tahun 2014 ini.
Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis hasil monitoring terhadap calon-calon legislatif terpilih periode 2014-2019 yang tersangkut dalam kasus korupsi.
Berdasarkan hasil pantauan tersebut, ICW menemukan sedikitnya 48 orang anggota dewan terpilih baik DPR, DPRD Tingkat I, DPRD Tingkat II tersangkut kasus korupsi.
Dalam rilis tersebut, ICW memaparkan bahwa dari 48 calon legislatif terpilih yang terjerat kasus korupsi, partai Demokrat merupakan partai politik yang kadernya paling banyak terjerat yakni sebanyak 13 orang.
Kemudian disusul oleh kader dari PDI Perjuangan dan Golkar masing-masing sebanyak 10 orang yang terjerat kasus korupsi.
PKB terdapat 5 orang kader, Gerindra dan Hanura masing-masing sebanyak 3 orang kader, PPP sebanyak 2 orang sedangkan Nasdem dan PAN hanya 1 orang, seperti dilansir laman Suara Pembaruan, Selasa 16 September 2014.
Kader PKS tidak ada ditemukan yang tersangkut kasus korupsi.
Ternyata PDIP masih menyumbangkan kadernya yang tersangkut kasus korupsi menjadi anggota dewan. Artinya, PDIP tidak belajar dari pengalaman masa lalu. Bagaimana “sapu kotor” mau membersihkan koruptor dan korupsi?
Di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP Puan Maharani menyatakan PDIP sebagai Partai Pemerintah, Sabtu (20/9/2014), yang berlokasi di Marina Convention Center, Semarang.
Anehnya, masa pemerintahan SBY belum berakhir, namun PDIP sudah menjadi Partai Pemerintah. Mungkin inilah jodoh partai yang sama-sama juara Korupsi.
Dulu, semasa menjadi oposisi selama 10 tahun, PDIP berada di luar pemerintahan dan selalu kritis kepada pemerintahan SBY. Walau berada di luar pemerintahan, anehnya (lagi) mengapa PDIP bisa menjadi partai juara satu korupsi? Jika di luar pemerintahan saja PDIP bisa jadi juara korupsi, bagaimana jika didalam pemerintahan?
Pertanyaan tersebut wajar muncul dan PDIP harus koreksi dan evaluasi kinerja partainya. Apa mungkin semua itu ada kaitannya dengan Megawati yang tidak becus memimpin partai? Hal ini mungkin masih dugaan saja. Jika ada prestasi di PDIP, maka Megawati mendapat pujian, maka juga sebaliknya, jika ada keburukan di PDIP, wajarlah Megawati disalahkan dan harus bertanggung jawab.
Uniknya, walau Megawati telah sukses menjadikan PDIP sebagai Partai Juara Korupsi, eh malah di dukung lagi menjadi Ketua Umum PDIP untuk periode 2015-2020. Jokowi menjadi salah satu pendukungnya pula itu. Apa tidak ada yang lain?
Kabar yang beredar, Megawati juga menjadi orang yang mengatur posisi menteri di kabinet Jokowi-Jusuf Kalla. Hal ini tentu membuat semua menjadi: Hiii…Ngerii…!!!
