Srilanka - Legislator Muslim Srilanka, Jumat (2/5/2014) meminta Presiden Mahinda Rajapakse melindungi masyarakat kecil mereka dari ekstremis Budha, yang dipersalahkan atas gelombang serangan kebencian baru-baru ini.
Dewan Muslim Srilanka, organisasi payung kelompok Muslim, mengatakan 16 dari 18 anggota parlemen Muslim meminta presiden campur tangan dan menghentikan serangan itu.
"Anggota parlemen Muslim menginginkan perhatian Yang Mulia pada berlanjutnya kampanye kebencian, intimidasi dan ancaman terhadap umat Islam, yang dilakukan oleh beberapa elemen ekstrimis Budha," kata anggota parlemen dalam sebuah surat bersama.
Surat itu dikirim setelah polisi pada Senin membentuk sebuah unit baru untuk menyelidiki kejahatan kebencian setelah serangan oleh para biksu Budha di gereja dan masjid tahun lalu menimbulkan kekhawatiran tentang kebebasan beragama.
Kelompok nasionalis Budha menuduh kelompok agama minoritas memiliki pengaruh politik dan ekonomi yang tidak semestinya di pulau itu.
Video yang diunggah di YouTube menunjukkan massa yang dipimpin oleh para biksu Budha melemparkan batu dan menghancurkan pusat doa Kristen di selatan Sri Lanka pada bulan Januari tahun ini dan menyerang masjid sementara polisi hanya melihat.
Biksu Budha senior juga telah tertangkap di video mengancam melakukan kekerasan terhadap rekan-rekan mereka yang moderat yang mendukung toleransi.
Negara ini muncul dari hampir empat dasawarsa perang etnis yang menurut perkiraan PBB setidaknya mengakibatkan 100 ribu orang tewas antara 1972 dan 2009.
Pemberontak Tamil berjuang untuk mendirikan sebuah negara terpisah bagi etnik minoritas Tamil, yang beragama Hindu, di pulau yang mayoritas beretnis Sinhala itu.
Sekitar 70% dari 20 juta warga Sri Lanka adalah kelompok Sinhala Budha, sementara umat Islam yang merupakan kelompok agama terbesar kedua hanya berjumlah di bawah 10%.
Rajapakse, yang beragama Budha, memperingatkan para biksu pada bulan Januari tahun lalu untuk tidak menghasut kekerasan agama.
Namun, polisi membubarkan protes yang mengecam ekstrimisme agama tahun lalu, yang memicu tuduhan oposisi bahwa pemerintah diam-diam mendukung aksi kekerasan.[suaranews]
