 |
| Meme lucu yang beredear di internet |
Jokowi Didesak Copot Tedjo dari Menko Polhukam
Menteri
Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno dilaporkan
ke Bareskrim Mabes Polri, Senin (26/1). Tedjo dilaporkan terkait ocehannya
mengenai ‘rakyat tidak jelas’ saat aksi dukung KPK. Tedjo dituduh telah
menghina rakyat Indonesia.
Pelapor
Tedjo adalah Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan,
bersama beberapa advokat. “Kami menganggap Pak Tedjo sebagai menteri telah
melakukan penghinaan terhadap rakyat Indonesia,” kata Azas di depan gedung
Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta Selatan, kemarin.
Azas
membawa barang bukti berupa hasil liputan dari wartawan yang mewawancarai Tedjo
beberapa waktu lalu dan foto ketika ia dan para aktivis di KPK. “Liputan
teman-teman di media cetak dan elektronik, dan foto saya sebagai rakyat
Indonesia di KPK,” ujar Azas.
Sementara
relawan Projo menuntut Presiden Jokowi untuk mencopot Tedjo dari Menko
Polhukam. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Massa PROJO Budi Arie
Setiadi mengatakan, pernyataan Tedjo telah elah membebani pemerintahan Presiden
Jokowi.
Budi
menjelaskan Presiden Jokowi telah mengetahui tindakan Tedjo yang memancing
amarah publik. Untuk itu, Presiden Jokowi harus segera mencopot Tedjo.
“Evaluasi pada tubuh kabinet bagian dari Sura
Dira Jayaningrat Lebur Dening Pangastuti melawan angkara murka dengan ketetapan
hati dan kelembutan,” kata Budi Arie.
Sebelumnya,
tuntutan pencopotan juga digaungkan Koordinator Nasional Jaringan Duta Joko
Widodo, Joanes Joko. Ia mengatakan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan
Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno tidak paham dengan semangat Nawa Cita. Nawa Cita
merupakan sembilan agenda prioritas pemerintah yang dinyatakan Presiden Joko
Widodo saat kampanye lalu.
Joanes
menyayangkan pernyataan Menteri Tedjo yang menganggap para pendukung aksi pemberantasan
korupsi tidak jelas. “Kami mendukung Presiden Jokowi untuk mengganti Menteri
Tedjo,” kata Joane.
Politikus
PDI Perjuangan, Dwi Ria Latifa, sebelumnya juga mengaku tak setuju dengan
pernyataan Menteri Tedjo yang mengerdilkan massa yang mendukung komisi
antirasuah. Dwi berpendapat bahwa semua rakyat jelas eksistensinya dalam rangka
mendukung proses politik dan hukum di Indonesia.
[NonStop]
