Seiring dengan rencana pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mau menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), sementara politisi PDI Perjuangan tampil ke muka dan dengan tegas menolak rencana ini.
Di antara politisi PDI Perjuangan yang kini sering muncul ke permukaan untuk menolak rencana Jokowi-JK itu adalah Effendi Simbolon dan Rieke Diah Pitaloka. Sementara publik pun bertanya atas sikap sementara elit PDI Perjuangan tersebut.
Sebagian pihak menilai sikap politisi PDI Perjuangan yang tetap menolak rencana itu merupakan bentuk konsistensi atas komitmen ideoligis yang selama ini diperjuangkan PDI Perjuangan. Lebih-lebih selama 10 tahun menjadi oposisi, PDI Perjuangan selalu mengkampanyekan untuk menolak kebijakan yang dinilai tunduk pada kepentingan pasar ini.
Di era pemerintahan SBY-Boediono, Fraksi PDI Perjuangan sampai menerbitkan buku putih untuk menolak kebijakan tersebut. Beberapa politisi PDI Perjuangan pun turun aksi ke jalan bersama mahasiswa dan buruh. Bahkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memerintahkan kader untuk solid dan memasang spanduk tolak kenaikan harga BBM
Itu kemungkinan pertama atas sikap mereka. Kemungkinan kedua yang muncul di benak publik adalah sikap mereka ini semata karena bentuk kekecewaan saja kepada Jokowi-JK. Mereka kecewa karena tidak diakomodir dalam kursi kabinet. Lebih-lebih suara-suara lantang menolak kenaikan harga BBM itu keluar dari mulut politisi yang selama ini santer disebut-sebut sebagai calon menteri.
Suara nyaring pasti takkan terdengar bila saja mereka juga menjadi bagian pemerintahan dan tidak dibiarkan tetap berkeliaran di Senayan. Demikian pandangan itu muncul di publik.
Kemungkinan ketiga adalah tak lain dari sekedar permainan belaka yang selalu dipertontonkan kepada publik di atas panggung drama politisi. Artinya, sikap mereka sebenarnya tak sungguh-sungguh menolak, melainkan untuk menggoda dan menggantung perasaan publik.
Di ruang publik itu, rakyat akan menilai PDI Perjuangan tetap konsisten. Namun di belakang layar, di belakang panggung ketika keputusan diambil, entah melalui voting tertutup, aklamasi berbungkus musyawarah, atau keputusan yang diputuskan setengah kamar antar-elit belaka, sebenarnya mereka setuju kenaikan harga BBM.
Tujuan kemungkinan ketiga ini adalah untuk mengelabaui bila ternyata kenaikan BBM ini mendapat penolakan keras dari publik. Alasan menyelamatkan muka partai pun akan segera dimainkan, bahwa PDI Perjuangan selalu berpihak pada rakyat. Mereka sadar, kemungkinan paling panjang pemerintahan Jokowi cuma 10 tahun sementara eksistensi partai harus lebih dari itu.
Sumber: rmol
