KPK SELIDIKI ALUTSISTA ? "Ö TIDAK BISA"
JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Moeldoko berkomitmen untuk membuka diri dengan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pencegahan tindak pidana korupsi.
Namun demikian, Panglima TNI
meyakini KPK tidak akan bisa masuk melakukan penyelidikan jika indikasi dugaan
korupsi, perihal pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista).
"Oh tidak bisa (KPK masuk
soal dugaan korupsi alutsista). Ada sesuatu yang bisa dibuka seperti itu, tidak
mungkin seperti belanja senjata dibuka seperti itu. Ada sesuatu yang memiliki
standar rahasia," kata Moeldoko usai
menghadiri deklarasi, Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas Dari Korupsi di Lingkungan TNI, di Mabes TNI, Jakarta Timur, Senin
(11/8/2014).
Menurutnya, TNI akan terbuka
kepada KPK soal indikasi dugaan korupsi yang bersifat umum. Namun untuk
pengadaan alutsista hal itu tidak bisa dijamah oleh KPK karena memang sifatnya
rahasia negara.
"Masing-masing punya batas
wilayah kerja. Kalau memang wilayah kerja itu dilanggar siapa saja boleh masuk.
Tapi kita punya standar yang bekerja, standar yang jelas, dan sekali lagi saya
berkomunikasi dengan KPK untuk meminta petunjuk," jelasnya.
Lebih lanjut, Moedoko berharap
KPK bisa menhormati dengan kondisi tersebut. Soal dugaan tindak korupsi yang
sifatnya umum TNI siap bekerja sama dan mempersilakan KPK menyelidikinya.
"Kalau KPK datang kesini
dalam rangka memeriksa itu saya yakinkan bahwa organisasi TNI menjadi tidak
terhormat. Kita harus menjaga kehormatan itu jangan sampai KPK masuk dan kalau
masuk kesini hanya minum kopi saja," katanya.
Tribunnews
