DENPASAR - Aduan Calon Presiden Joko Widodo kepada Megawati Soekarnoputri seputar terjadinya penggembosan suara Pilpres sebagaimana terjadi di Pilgub Bali justru dinilai telah melecehkan sosok Ketua Umum DPP PDIP.
Laporan adanya indikasi jika suara Pilpres 9 Juli lalu digembosi dengan modus operandi persis dengan kejadian di Pilgub Bali 15 Mei lalu, dinilai mengada-ada.
"Masak hari gini, semua sudah tercatat dengan baik, ada panitia dan saksi-saksi, bisa sampai terjadi memanipulasi form C1," tukas Wakil Ketua Tim Pengarah Prabowo-Hatta Provinsi Bali Made Mudarta dalan keterangan resminya di Denpasar, Rabu (16/7/2014)
Ia menepis tudingan terkait manipulasi C1 di Pilgub Bali. Jika ada manipulasi C1, kenapa tidak disampaikan waktu ke MK. Tudingan Jokowi itu sangat disesalkan dan bukan mencerminkan layaknya negarawan.
"Politisi atau negarawan tidak boleh sembarangan menuding tetapi harus mencerdaskan kehidupan berdemokrasi kita," tuturnya.
Mudarta yang merupakan mantan Ketua Tim Pemenangan Made Mangku Pastika-I Ketut Sudikerta (Pasti-Kerta) menepis terjadinya kecurangan saat Pilgub Bali sebagaimana disinggung Jokowi.
Menurutnya, gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilgub Bali bukan berkaitan manipulasi C1 seperti dilontarkan Jokowi dalam laporannya kepada Mega.
Diakuinya, memang ada keberatan sampai ke MK hanya saja gugatannya bukan manipulasi C1 melainkan tuduhan pemilih yang diwakilkan. Padahal, pada persidangan MK, yang terungkap sebaliknya. Mudarta menyebut, kubu lawan politiknya yang mencobloskan pemilh sampai 100 suara di Bungkulan, Buleleng yang berujung digelarnya coblosan ulang di sana.
Malahan, jika benar Jokowi mengungkit modus Pilgub Bali akan terjadi pada rekapitulasi penghitungan akhir Pilpres di mana suara Jokowi akan berakhir anti klimak, Mudarta menilai itu sebagai bentuk pelecehan kepada ketua umumnya sendiri.
"Jelas itu pelecehan terhadap Megawati sebagai ketua umum. Bagaimana tidak, struktur PDIP kan kuat, hebat, mereka sudah berpengalaman, terlatih dan profesional demikian juga saksi-saksinya bisa membiarkan adanya kecurangan," sambungnya.
Para saksi dan tim hukum yang disiapkan dalam perhelatan di pilkda, pilgub hingga pilpres tentunya sudah terlatih, profesional memahami tugasnya dengan baik. "Kalau ada tudingan manipulasi C1 dan itu dibiarkan mereka, lantas kader-kader militan itu pada kemana," sindir Ketua DPD Partai Demokrat Bali itu itu.
Bahkan, dia menyebut, sejatinya laporan Jokowi itu malahan menohok Mega. Pasalnya, dengan banyaknya manipulasi formulir C 1, seolah-olah mereka para saksi dan tim hukumnya tidak bekerja secara profesional sehingga membiarkan kecurangan terjadi. Karenanya, dia menduga, laporan tersebut ujungnya untuk menghibur Megawati.
Lebih dari itu, laporan itu menjadi pembenar jika sampai Jokowi kalah dan KPU memenangkan Prabowo Hatta, maka publik akan menyimpulkan telah terjadi kecurangan atau kesalahan dilakukan lembaga penyelenggara pemilu itu.
Statemen prematur jika hanya kecurangan yang bisa mengalahkan Jokowi itu dan cilakanya itu sudah demikian dipegang massa di bawah. "Ini sangat berbahaya sebenarnya karena berpotensi melahirkan ketidakpercayaan kepada KPU," tandasnya.
Bahkan, jika hal itu terus diproduksi bisa melahirkan ketegagan baru di masyarakat bawah jika apa yang selama ini dipegang ternyata berbeda hasilnya atau bertolak belakang.
