Pemerintah Provinsi Jawa Barat membantah tudingan Hizbut Tahrir
Indonesia (HTI) yang mengatakan pemprov pimpinan Ahmad Heryawan itu
menerima dana Rp 15 miliar dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
(BNPT) untuk program deradikalisasi pada 2012.
"Setelah kita klarifikasi dan telusuri, Pemprov Jabar tidak menerima dana dari BNPT," kata Kabiro Humas dan Protokol Pemprov Jabar, Ruddy Gandakusumah, melalui pesan singkatnya, Senin (3/9).
"Setelah kita klarifikasi dan telusuri, Pemprov Jabar tidak menerima dana dari BNPT," kata Kabiro Humas dan Protokol Pemprov Jabar, Ruddy Gandakusumah, melalui pesan singkatnya, Senin (3/9).
Seperti dirilis detik.com, jawaban itu sekaligus membantah tudingan HTI Jabar sebelumnya. Ruddy juga mengaku tidak tahu jika beredar informasi tersebut dan apa dasar yang melatarbelakanginya.
Sebelumnya, Humas HTI Jabar Luthfi Afandi mengatakan Pemprov Jabar menerima dana dari BNPT sejumlah Rp 15 miliar. Dana itu disinyalir dipakai untuk melunakkan pola pikir para penegak syariat Islam yang selama ini dikenal dari kalangan Islam garis keras.
Praktik di lapangan adalah dengan menggelar seminar di sejumlah tempat seperti pesantren dan kampus. HTI menuding, program itu adalah bagian dari kepentingan Amerika Serikat (AS).
"Itu program negara barat, program Amerika untuk menekan gerakan-gerakan yang dianggap radikal," kata Luthfi. [IK/Dtk]
