Partai baru
pendukung Joko Widodo atau Jokowi merupakan pukulan telak ke Ketua Umum PDIP
Megawati Soekarnoputri.
Direktur
Eksekutif Indonesia for Democracy and Justice (IDC), R Mubarrod kepada intelijen, Rabu (4/2).
Menurut
Mubarrod, partai baru pendukung Jokowi sebagai bentuk kekecewaan terhadap
Megawati yang terlalu banyak intervensi ke pemerintahan sekarang ini.
“Kasus
BG menjadi contoh peran Mega dalam menentukan calon Kapolri. Belum lagi tempat
tinggal Mega di Teuku Umar menjadi pemerintah bayangan,” papar Mubarrod.
Menurut
Mubarrod, partai baru ini akan menempatkan Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina.
“Kalau
posisi di partai strategis dan ketika Pilpres 2019 ikut, maka Jokowi punya
posisi tawar yang kuat. Saat ini, Jokowi bukan apa-apa di PDIP,” pungkas
Mubarrod.
Sebagaimana
diberitakan media, Puan Maharani, mempersilakan kader partainya, Presiden Joko
Widodo, jika ingin membuat partai baru. “(Membentuk partai) itu hak politik
tiap warga negara,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Selasa, (3/2).
Selain
itu, Puan menilai Jokowi adalah kader sekaligus petugas partai. “Kalau ada
massa dan nama partainya lalu disahkan pemerintah, ya, boleh-boleh saja. Tapi,
sampai saat ini, Pak Jokowi masih kader PDIP dan petugas partai,” ujar anak
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu.
Sebelumnya,
organisasi masyarakat pendukung Jokowi saat pemilihan presiden lalu, Pro-Jokowi
(Projo), dikabarkan siap menjadi partai baru. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Projo
Solo Sugeng Setyadi mengatakan transformasi itu harus seizin Dewan Pembina
Projo yang juga Presiden RI, Joko Widodo. “Projo tetap konsisten mendukung
Jokowi hingga akhir masa jabatannya,” ujar Sugeng.
