PBNU menilai jika kolom agama dihapuskan maka akan merepotkan masyarakat dalam kondisi tertentu. Seperti ketika terjadi kecelakaan di mana keluarga korban belum bisa dihubungi, sementara korbannya meninggal dan harus dikebumikan. Belum lagi penanganan jenazah masing-masing agama berbeda.
"Penanganannya di rumah sakit, entah perawatan atau pemulasaran jenazah jika meninggal dunia harus dilakukan sesuai dengan agama korban. Nah kalau keluarga korban belum bisa dihubungi, petugas mengetahui agama darimana kalau bukan dari KTP?” Kata Sekretaris Jenderal PBNU H. Marsudi Syuhud di Jakarta, Kamis (19/6).
Dari uraian yang disampaikannya, Marsudi menegaskan pihaknya menentang keras rencana penghapusan kolom agama dari KTP. "Ini menyangkut kepentingan masyarakat pemegang KTP," tambahnya.
Marsudi menyatakan tidak terdapat korelasi antara kebebasan beragama dengan pencantuman agama di dalam KTP.
"Undang-undang secara tegas menjamin kebebasan beragama masyarakat, tapi tidak tidak bisa diartikan kebebasan secara liar. Masyarakat harus memilih salah satu agama yang diakui di Indonesia, pilih mana yang sesuai dengan keyakinannya," pungkas Marsudi.
Wacana penghapusan yang jadi kontroversi ini disampaikan salah seorang tim pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Musda Mulia, dalam diskusi mengenai visi misi capres Jakarta Pusat, Rabu (18/6).
Dia menjanjikan penghapusan kolom agama di KTP jika pasangan ini terpilih. Namun hal ini sudah dibantah oleh tim sukses Jokowi-JK yang juga Wasekjen PDIP, Hasto Kristanto.
sumber: jpnn
