Rekapitulasi suara Pilpres 2014 tengah
dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Rencananya siapa pemimpin baru Indonesia
akan diumumkan KPU pada 22 Juli mendatang.
Kubu Prabowo-Hatta mengaku siap membantu TNI dan Polri untuk mengamankan kondisi negara pasca-pengumuman Pilpres dari kerusuhan.
"Pasangan
Prabowo-Hatta sudah nyatakan siap menang dan kalah. Tapi kami tidak rela jika
Indonesia dibikin rusuh. Kalau ada yang bikin rusuh, kami siap bantu TNI-Polri
menindak perusuh. Kami punya kekuatan yang cukup buat menumpas mereka,"
kata penasihat Prabowo-Hatta, Letjen TNI Purn Suryo Prabowo, dalam siaran pers
yang diterima merdeka.com, Senin (14/7).
Pihaknya mengimbau masyarakat tidak perlu cemas dan panik jika ada ancaman dari pihak tertentu yang akan bikin rusuh jika Prabowo-Hatta menang dalam Pilpres.
"Selama ini kami telah buktikan pada posisi diperlakukan tidak adil, kami tetap menempuh cara yang damai. Padahal kami juga punya kekuatan untuk melawan mereka," katanya.
Kubu Jokowi-JK selalu memaksa menjadi pihak yang paling benar. Kubu Jokowi-JK cenderung tidak mematuhi peraturan.
"Belum berkuasa sudah diktator, karena hanya
diktator yang monopoli kebenaran," katanya.
Monopoli kebenaran tersebut dimulai dari klaim terhadap Jokowi-JK sebagai pemenang pilpres. Kubu Jokowi-JK, lanjutnya, memaksa agar penghitungan KPU sama seperti yang mereka hitung. "Ini sudah melebihi diktator. Agar disebut paling benar, mereka salahkan hasil hitungan pihak lain," katanya.
Agar kebenaran tersebut diterima, lanjutnya, mereka gunakan jaringan media di dalam dan luar negeri. "Satu majalah nasional bahkan covernya menggambarkan Jokowi digotong seperti baru selesai pelantikan Presiden. Belum lagi media asing yang ramai ikuti Jokowi, bahkan sampai ke lubang got," tutupnya.
(merdeka/14/7/14)
