Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, meminta, agar :
▬ Wali Kota Tri Rismaharani tetap di jalur
awal,
▬▬ yaitu menghentikan praktik prostitusi tersebut.
Ketua
DPRD Muhammad Machmud mengatakan, suara bulat lembaga pimpinannya siap menjadi
:
▬ amunisi pembelaan
▬▬ jika Risma mendapat perlawanan.
"Harus
ditutup. Targetnya memang harus ditutup. Itu sesuai dengan rencana semua badan
pemerintahan," kata dia saat dihubungi RoL, Selasa (17/6).
Kata
dia, masih ada :
▬ satu fraksi di legislatif kota yang
menolak,
▬▬ tapi tekad pemerintah untuk mengalihfungsikan kawasan merah itu
menjadi keharusan.
.Hingga
saat ini, ia menjelaskan cuma fraksi PDI Perjuangan yang menentang langkah
Risma tersebut.
"Ya,
perdebatan itu biasa. Kendala-kendala wacana itu juga biasa.
▬ Tapi kan
▬▬ nggak lantas penolakan (dari PDI Perjuangan) itu
dituruti," ujar anggota fraksi Partai Demokrat ini.
Machmud
menjelaskan, tanggal penetapan penutupan dan pengalihfungsian Dolly dan Jarak :
▬ sudah ditentukan Pemkot.
▬▬ Kata dia, jika tetap pada peta rencana, Rabu
(18/6),
jadi
hari deklarasi bersama penutupan. Dia menjelaskan, deklarasi itu sebagai
formalitas dari penghentian lokalisasi tersebut.
Kata
dia, ada setidaknya tiga elemen terkait prostitusi yang akan menandatangani
penghentian praktik prostitusi itu.
Di-antaranya,
adalah :
▬ para mucikarasi,
▬ PSK,
▬ dan warga asli di Dolly dan Jarak.
Selanjutnya,
dikatakan dia, deklarasi juga harus disusul dengan :
▬ program-program menghapusan
▬ serta pemulangan para PSK ke kampung halaman.
(rol)
