Senayan - Kericuhan yang terjadi di DPR dari fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang sebelumnya membuat DPR tandingan memasuki babak baru. Koalisi Merah Putih (KMP) membuka diri dengan membangun komunikasi dengan KIH agar suasana di DPR membaik. Namun sangat disayangkan upaya konsiliasi anggota DPR tersebut dimanfaatkan oleh KIH untuk meminta sejumlah pimpinan Alat Kelengkapan Dewan.
Sekretaris Fraksi Golkar di DPR, Bambang Soesatyo, mengibaratkan apa yang ditunjukkan oleh partai KIH sebagai seorang preman yang memalak jabatan.
Menurutnya, hanya preman yang meminta jatah. Padahal, dalam politik dan demokrasi, harus direbut secara kesatria. Kalau tidak ketemu pada musyawarah mufakat, dapat dilakukan dengan voting atau pemungutan suara terbanyak.
"Masak partai pemenang pemilu takut voting dengan partai yang kalah pemilu?" imbuh Bambang.
Bambang mengungkapkan, proses negosiasi antara KMP dan KIH awalnya memang berjalan baik. KIH yang semua menginginkan 2 kursi pimpinan (badan anggaran dan komisi XI) minta tambahan menjadi 5. KMP sepakat dengan memberikan jatah PPP.
Dari jumlah 5 pimpinan yang diminta KIH, mereka masih tidak puas dan minta tambahan lagi 10 kursi pimpinan. KMP dan KIH baru merundingkan permintaan 10 kursi pimpinan, KIH meminta tambahan lagi menjadi 16 kursi. Saat negosiasi untuk 16 kursi pimpinan AKD, KIH lalu meminta adanya pengundian ulang kursi pimpinan AKD.
"Inikan ngelunjak namanya, sudahlah, saya menghimbau KIH jangan jadi preman yang suka memalak jabatan," imbuh Bambang.
Fraksi Golkar menegaskan tidak akan menyepakati rencana mengundi ulang pimpinan AKD yang sudah terbentuk. [republika/islamedia/muslimina]
